INVESTIGASIKEPRI.COM, BATAM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa semakin mempertegas sikap pemerintah dalam memberantas praktik ilegal impor barang-barang bekas, khususnya pakaian bekas atau balpres.
Penindakan ini bertujuan utama untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri tekstil dalam negeri.
Fokus Kebijakan: Perlindungan UMKM dan Industri Lokal
Langkah tegas Menkeu Purbaya didasari oleh temuan bahwa aktivitas ekspor-impor ilegal barang bekas merugikan negara dan mematikan potensi UMKM lokal.
“Tujuannya agar pelaku usaha UMKM di Indonesia tumbuh berkembang. Kita ingin menghidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri,” jelas Menkeu Purbaya.
Sanksi Keras bagi Eksportir Ilegal: Blacklist Seumur Hidup
Menkeu Purbaya menggarisbawahi perubahan strategi dalam penindakan terhadap mafia impor ilegal. Jika sebelumnya sanksi hanya berfokus pada pemusnahan barang dan hukuman pidana, kini sanksi akan diperberat dengan pengenaan denda dan daftar hitam (blacklist) permanen.
“Barangnya dimusnahkan, orangnya akan dipenjarakan juga, yang terlibat itu saya akan Blacklist yang terlibat, itu akan larang impor seumur hidup,” tegas Purbaya.
Penambahan sanksi berupa denda ini juga didasari pertimbangan efisiensi negara. Menurut Menkeu, penindakan yang hanya memusnahkan barang dan memenjarakan pelaku justru merugikan negara karena harus menanggung biaya pemusnahan barang dan biaya konsumsi narapidana, tanpa adanya pemasukan denda.
Kabar Baik bagi Pedagang Thrifting Lokal
Meskipun impor ilegal dilarang keras, Menkeu Purbaya memastikan bahwa pedagang kecil yang menjual barang thrifting (baju bekas) tidak dilarang berjualan.
Penindakan akan difokuskan pada jalur hulu, yakni importir atau eksportir ilegal. Diharapkan dengan terputusnya pasokan barang ilegal dari pelabuhan, pedagang lokal akan beralih menjual produk dalam negeri.
Kabar baik bagi penjual baju Thrifting karena tidak dilarang berjualan. (Namun) bagi pelaku eksportir ilegal baju bekas akan didenda, pidanakan, (dan) di-blacklist perusahaan seumur hidup.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bea Cukai telah mengantongi nama-nama pemain besar di balik praktik impor ilegal barang bekas ini dan bersiap menerapkan sanksi berlapis tersebut.
Langkah ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak mencoba-coba merugikan negara dan merusak iklim usaha produk lokal. (ik/tim/r)
